Direktorat Jenderal Pajak

Seluruh kepatuhan Wajib Pajak yang dilakukan secara sadar dan berdasarkan hukum atau peraturan Perundang-undangan memang berstatus di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Pajak. Baik yang dilakukan secara on-desk maupun online.

Direktorat Jenderal Pajak adalah

direktorat jendral pajak pusat

Direktorat Jenderal Pajak atau biasa disingkat dengan Ditjen Pajak (DJP) merupakan direktorat yang bekerja di bawah Kementerian Keuangan Indonesia dan bertanggung jawab terhadap kebijakan serta standarisasi di bidang perpajakan.

Agar sistimatika pajak berjalan lancar dan makin mudah diterima oleh masyarakat, Ditjen Pajak meluncurkan berbagai gebrakan baru berbasis online untuk mencapai dan menambah jumlah Wajib Pajak baru. Selain itu, sederet hal yang mereka lakukan di antaranya adalah:

1. Menambah jumlah Wajib Pajak (WP)

Kasus perpajakan yang membuat pemasukan negara stuck biasanya diakibatkan oleh Wajib Pajak yang tidak membayar pajak atau tidak melaporkan pajaknya secara rutin karena usaha bangkrut dan sebagainya, sehingga data yang tercatat juga belum menyesuaikan keadaan sebenarnya.

Oleh karena itu, untuk mengimbangi atau justru menambah Wajib Pajak baru, melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama biasanya dilakukan penerbitan surat himbauan bagi mereka yang sudah memenuhi syarat agar membuat NPWP.

Semakin banyak masyarakat yang menjadi WP, maka secara tidak langsung pendapatan negara dari pajak juga berkesempatan besar naik drastis.

2. Mempermudah sistim penyampaian dan pelaporan via online

Diluncurkannya sederet progarm berbasis online rupanya semakin menambah antusiasme WP untuk menyampaikan dan melaporkan SPT Tahunan mereka.

Hal ini disebabkan oleh kecanggihan teknologi membuat orang lebih menyukai melakukan transaksi dan segala hal secara online karena dirasa lebih mudah dan efisien juga.

Dari situs resmi Ditjen Pajak sendiri kita bisa melihat bahwa pihaknya menyediakan ruang chatting bagi setiap pengunjung dan meng-update berbagai kabar serta informasi terbaru seputar pajak yang bisa diakses secara bebas oleh msyarakat.

Untuk membuktikannya, Anda bisa mengunjungi www.pajak.go.id melalui form URL browser di Smartphone.

3. Mengadakan seminar pajak secara gratis

Seminar Pajak yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama bertujuan untuk menambah wawasan atau pengetahuan perpajakan bagi calon dan Wajib Pajak baru, sehingga komitmen dan sikap konsisten untuk terus melaporkan pajak bisa berjalan normal dan kontinyu.

Seminar Pajak dilakukan rutin setiap bulan untuk menjaring minat serta kesadaran para Wajib Pajak baru, jadi diharapkan pemasukan pajak bisa meningkat seiring bertambahnya jumlah subjeknya.

4. Program Kring Pajak

Kring Pajak memang dibentuk untuk menjawab seluruh pertanyaan para Wajib Pajak, oleh karena itu diharapkan dengan adanya program ini Wajib Pajak tidak ada yang mencoba untuk melakukan pelanggaran pajak sengaja apalagi pura-pura tidak tahu akan peraturan perpajakan yang terbaru.

5. Menerbitkan izin pendirian praktik Jasa Konsultan Pajak

Jasa Konsultan Pajak yang ingin melakukan praktik tentu harus memenuhi syarat secara pribadi serta memperoleh izin dari Ditjen Pajak, sehingga klien yang ingin melakukan perencanaan pajak bisa memahami segala tata dan aturan yang sudah ditetapkan.

Dalam hal ini tentu saja Jasa Konsultan Pajak juga memberikan saran atau konsultasi yang bertanggung jawab serta dapat dipercaya.

Perencanaan pajak biasanya mencakup usaha untuk memaksimalkan laba dengan melakukan penghindaran pajak.

Sementara ditinjau dari segi hukum, penghindaran pajak tidaklah melanggar aturan karena di sini Wajib Pajak hanya memanfaatkan kelemahan sistim Undang-Undang yang ada.

Sedangkan di sisi lain, banyaknya penghindaran pajak berdampak pada minimnya pemasukan negara. Maka dari itu, siapa pun yang hendak menjadi Konsultan Pajak harus melalui Ditjen Pajak terlebih dahulu supaya kredibilitasnya tepercaya dan legal di mata hukum.

Bagi Wajib Pajak baru maupun lama tetap mendapat perlakukan yang adil sesuai dengan kapasitas dan kemampuan ekonominya masing-masing untuk menghitung, membayar, serta melaporkan pajak.

Jadi tidak perlu merasa takut atau pun gelisah dengan pengawasan yang dilakukan oleh DJP.

Tags: